Tags

, ,

Beberapa minggu terakhir saya terlibat dalam serangkaian perbincangan yang menarik. Meski diskusinya terjadi dalam peristiwa yang saling terpisah, saya rasa bila dihubungkan semuanya saling terkait. Ada tiga pembicaraan yang berkisar tentang bahasa, korupsi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Saya akan coba uraikan satu per satu obrolan saya dengan beberapa teman dalam uraian berikut.

I

Sore itu, seperti biasanya Common Room kedatangan banyak teman. Suasana begitu ramai. Diantara banyak orang yang hadir adalah Hawe Setiawan dan Kimung. Keduanya sahabat lama yang kerap menjadi teman diskusi yang hangat. Hawe Setiawan adalah seorang dosen sastra Inggris yang juga dikenal sebagai penulis, sementara Kimung adalah guru SMP yang juga seorang musisi dan penulis yang sangat produktif.

Entah bagaimana ceritanya kami tiba-tiba secara serius membicarakan fenomena penggunaan bahasa di kalangan intelektual Indonesia. Perhatian kami tertuju pada beberapa karya tulis yang menggunakan struktur bahasa yang begitu rumit sehingga menjadi sulit untuk dipahami. Seraya menyebut beberapa contoh, Hawe Setiawan berujar hal ini bisa jadi merupakan gambaran dari keruwetan berfikir sebagian masyarakat Indonesia.

Kimung berujar bahwa memang tidak selalu mudah untuk menguraikan ide dan gagasan dalam bahasa yang sederhana, apalagi bila harus menyampaikan macam-macam hal yang sedemikian kompleks. Buat Kimung para penulis yang dapat menguraikan gagasan dan narasi yang rumit dengan bahasa sederhana memiliki nilai tersendiri di hati pembacanya. Namun begitu, menyelami struktur bahasa yang kompleks terkadang memiliki tantangan tersendiri sehingga dapat mengasah ketajaman logika. Untuk hal ini, saya rasa Kimung benar adanya.

Sebetulnya kita bisa saja curiga bahwa penggunaan struktur bahasa yang berbelit merupakan salah satu dampak dari strategi pencitraan diri para penulis agar terlihat pintar dan memiliki koleksi kata-kata yang mumpuni. Menurut Hawe, tulisan semacam ini mudah dikenali saat fokus si penulis bukan lagi pada isi, tapi pamer penggunaan kata-kata yang aneh dan ajaib. Pendek kata, dalam tulisan seperti ini kita tidak akan menemukan gagasan yang spesifik dari penulis kecuali kumpulan kalimat yang meringkus makna dan bahasa. Demikian ujar Kang Hawe.

Menyoal penggunaan bahasa yang terasa rumit dan berbelit-belit, menurut Hawe Setiawan hal itu juga bisa jadi menggambarkan logika yang tumpul. Makna bahasa ada diantara kumpulan kata-kata, bukan pada salah satu diantaranya. Dalam hal ini, proses menulis dan membaca sudah barang tentu membutuhkan logika. Saat bahasa tidak lagi dapat menghasilkan makna, tentu di situ ada masalah. Persoalannya bisa ada di tangan penulis, atau justru di pihak pembaca. Namun begitu, penggunaan bahasa yang demikian kompleks memang terkadang juga disengaja untuk menyembunyikan fakta. Oleh karenanya, dalam hal penggunaan struktur bahasa yang demikian rumit kita juga sebetulnya dapat melihat cerminan pola pikir dan perilaku yang korup serta manipulatif.

II

Bicara tentang masalah korupsi, Common Room menyelenggarakan kegiatan pemutaran film dan diskusi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 12 April 2012. Dalam kegiatan ini diputar film berjudul Kita vs. Korupsi yang diproduksi secara bersama oleh Cangkir Kopi dan Transparancy International Indonesia (TII). Dalam film ini ada empat film pendek yang dirangkum menjadi satu kompilasi film yang lazim disebut sebagai film omnibus. Sebagian dari catatan berikut merupakan rangkuman yang dikumpulkan oleh Andar Manik, salah seorang peserta yang hadir saat itu.

Trailer  kumpulan film ‘Kita vs. Korupsi’.

Ada empat film yang diputar dalam acara ini. Beberapa judulnya adalah, ‘Rumah Perkara’, ‘Aku Padamu’, ‘Selamat Siang Rissa’, dan ‘Psstt… Jangan Bilang Siapa-siapa!’ Masing-masing disutradarai oleh Emil Heradi, Lasja F. Susatyo, Ine Febriyanti dan Chaerun Nissa. Sementara beberapa pemeran yang terlibat dalam film ini adalah Nicholas Saputra, Tora Sudiro, Ringgo Agus Rahman, Revalina S. Temat, dsb. Meski tidak secara langsung membahas berbagai kasus korupsi yang marak di tanah air, saya rasa film ini membicarakan fenomena dan perilaku korupsi dengan cara yang sangat menyentuh.

Film kesukaan saya berjudul ‘Selamat Siang Rissa’. Film ini bercerita tentang keluarga kecil sederhana yang mengalami tantangan begitu berat namun tetap berjuang keras agar tidak hanyut dalam arus korupsi yang terjadi di sekeliling mereka. Meski ada beberapa detail yang terasa kurang tergarap, saya rasa film ini secara jernih menyampaikan pesan perjuangan melawan korupsi di tengah situasi yang serba sulit. Apa yang tergambar dalam film ini rasanya sangat dekat dengan kondisi keseharian kita saat ini. Memilih hanyut dalam perilaku koruptif saat ini semakin terasa normal, sementara kejujuran sudah jadi barang yang semakin mahal dan langka.

Setelah pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama Dede Mariana (Pakar Pemerintahan UNPAD), Yesmil Anwar (Sosiolog dan Pakar Kriminologi UNPAD), dan Asep Rahmat (Wakil Deputi Pencegahan KPK). Ketiganya adalah figur yang cukup vokal bila bicara tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun begitu, ketiganya juga sepakat bahwa persoalan korupsi di Indonesia barangkali merupakan salah satu persoalan yang paling kompleks untuk diurai keberadaannya secara rinci.

Menurut Dede Mariana, saat ini perilaku koruptif sudah cenderung tersamarkan oleh citra dan identitas yang semakin bias. Kita bisa melihat laki-laki berkopiah atau perempuan cantik yang malah menjadi tersangka pelaku korupsi. Selain itu, praktik korupsi juga seakan tumbuh subur diantara gejala premanisme yang terjadi di segala lini. Karena hal ini, mekanisme pembuktian terbalik dan kejujuran bahkan dilihat sebagai hal yang semakin absurd. Premanisme dan korupsi telah melumpuhkan sistem nilai hingga struktur sosial budaya masyarakat kita tidak lagi dapat berfungsi normal. Para koruptor begitu pandai melakukan kalkulasi sehingga mereka selalu menemukan cara untuk berkelit dan mengambil keuntungan dari setiap aksi mereka.

Sementara itu, Yesmil Anwar menyatakan bahwa yang terancam oleh jiwa koruptif adalah nuftah sosial yang semakin hari semakin rentan kondisinya. Kejujuran tampaknya telah lama mati hingga hukum positif sudah tidak lagi dapat mengobati keadaan. Masyarakat yang semakin egoistik dan hedonis menghasilkan sosok yang oportunis serta pragmatis. Hal ini membuat sistem nilai yang menjadi filter moral telah rusak total sehingga hukum telah tidak memiliki arti lagi.

Selanjutnya Yesmil mengungkap bahwa manusia kemudian hanya menjadi makhluk yang sekedar gemar berhitung untung-rugi (human calculus). Sementara itu pola perilaku yang koruptif juga ternyata tidak mengenal perbedaan gender. Hari-hari ini sosok yang cantik dan menawan justru menjadi pihak yang patut dicurigai. Segala sistem nilai dan kewarasan telah hancur lebur, sehingga orang tidak lagi mampu hadir sebagai sosok yang memiliki rasa percaya diri kecuali dalam kondisi berkelimpahan. Karena hal ini manusia kemudian dipaksa untuk terus menjadi koruptor dan pencuri.

Asep Rahmat selaku pembicara terakhir memaparkan rencana KPK untuk membangun Sistem Integritas Nasional yang targetnya selesai pada tahun 2020. Masalah korupsi di Indonesia telah menjadi peristiwa kejahatan luar biasa sehingga upaya perlawanan terhadap korupsi sudah tidak lagi cukup dengan menggunakan instrumen hukum. Harapan saat ini ada di ranah budaya dengan membangun struktur budaya masyarakat yang jujur dan memiliki integritas.

Membangun integritas dalam skala negara juga berarti mencari pemecahan yang terkait dengan masalah ketahanan pangan dan energi, selain juga pengelolaan pajak yang saat ini telah menjadi fokus perhatian KPK. Bagaimanapun kejahatan korupsi di Indonesia merupakan sebuah sindikasi yang terstruktur. Karena itu, segenap upaya untuk melawan korupsi juga perlu dimulai dengan inisiatif membangun sistem politik dan kepemimpinan yang bersih dan berintegritas.

Saat ini KPK secara maraton tengah mengelar berbagai pelatihan untuk membangun integritas di berbagai lembaga pemerintah maupun komunitas masyarakat. Selain itu, KPK juga secara aktif mencari figur masyarakat yang dapat menjadi motor dalam upaya perlawanan terhadap korupsi. Sistem Integritas Nasional yang saat ini tengah disiapkan juga akan berpijak pada pondasi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam kaitan dengan hal ini, KPK berharap bahwa melalui kegiatan pemutaran film, diskusi ataupun pelatihan, secara perlahan masyarakat luas dapat terlibat dalam proses pembentukan Sistem Integritas Nasional yang telah dicanangkan keberadaanya selama beberapa waktu terakhir ini.

III

Pada tanggal 13 April 2012 saya terlibat dalam diskusi tentang HKI bersama Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif Jawa Barat (KPEK-JABAR). Yang menjadi pemateri adalah Kang Rizky Adiwilaga, seorang konsultan dan pengacara HKI yang juga anggota dari KPEK – JABAR. Pertemuan ini merupakan diskusi rutin yang diselenggarakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat.

Rasanya perbincangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin menghangat selama beberapa tahun terakhir. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dalam laporan pertemuan Contested Commons/Trespassing Publics yang diselengggarakan di New Delhi pada 6 s/d 8 January 2005, diuraikan bahwa konflik dan friksi yang berhubungan dengan masalah HKI di berbagai belahan dunia cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Dalam diskusi yang bertempat di ruang pertemuan bagian ekonomi Bappeda Jabar, Kang Rizky memaparkan beberapa pandangannya berkenaan dengan persoalan HKI di Jawa Barat. Diskusi kami kemudian terfokus pada upaya pengembangan kebijakan yang terkait dengan persoalan HKI dan Etika Penciptaan sebagai salah satu instrumen penting bagi upaya pengembangan potensi ekonomi kreatif di Jawa Barat. Semua peserta diskusi sepakat bahwa karya cipta harus dapat dilindungi dengan instrumen HKI dan Etika Penciptaan yang baik agar para pencipta bisa mendapat manfaat dari proses penciptaan yang ada.

Pembicaraan kemudian beralih pada hasil penelitian kami yang terakhir. Sejauh ini ada informasi bahwa sekitar 81% karya cipta di Jawa Barat belum terlindungi oleh instrumen HKI. Data tersebut di atas dihasilkan dari sekitar 94 orang responden yang berasal dari 5 wilayah BKPP Jawa Barat. Saya sendiri terlibat dalam proses penelitian yang dilakukan bersama tim inisiasi pembentukan KPEK-JABAR pada sepanjang tahun 2011. Namun begitu data ini menurut saya kurang mencerminkan kondisi secara akurat karena bila dibandingkan dengan sekitar 40 juta populasi masyarakat Jawa Barat, perbandingan jumlah responden jelas tidak proporsional dengan populasi yang ada.

Pada saat saya melakukan pendalaman dengan wawancara, terungkap bahwa ada banyak karya cipta di kalangan praktisi ekonomi kreatif Jawa Barat yang memanfaatkan peninggalan budaya dan tradisi lokal. Beberapa responden yang sebagian besar adalah para seniman, penari, penulis, serta pengrajin tradisional banyak yang memanfaatkan peninggalan budaya dan tradisi lokal secara turun temurun sehingga karya mereka cenderung akan menimbulkan persoalan bila dilindungi secara eksklusif dengan instrumen HKI yang konservatif.

Saya sendiri memilih untuk mencermati secara kritis implikasi yang akan muncul bila instrumen HKI digunakan untuk melindungi kepemilikan eksklusif atas karya yang memanfaatkan peninggalan budaya dan tradisi lokal. Sebagian besar peninggalan budaya dan tradisi lokal merupakan sumber pengetahuan terbuka yang banyak dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat setempat. Hal ini saya rasa setidaknya telah memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, serta sekaligus mendorong upaya melestarikan akar budaya dan identitas masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat.

Bila karya cipta yang memanfaatkan peninggalan budaya dan tradisi lokal dilindungi secara eksklusif dengan instrumen HKI, hal ini ditakutkan malah membatasi kemampuan masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi ekonomi dan pelestarian akar budaya serta identitas masyarakat yang ada. Salah satu contohnya barangkali adalah laporan para pengrajin perak Bali yang mengadukan kasus klaim HKI bagi sekitar 800 motif perak Bali yang dilakukan oleh beberapa perusahaan asing di sana. Laporan ini secara resmi disampaikan oleh para pengrajin perak tradisional kepada anggota DPRD Bali pada tahun 2008. (info: http://bit.ly/HX2oSm)

Kembali pada diskusi kami sore itu. Pada dasarnya kami sepakat bahwa penegakan instrumen HKI dan Etika Penciptaan yang baik perlu dikembangkan di Jawa Barat. Kalau perlu upaya ini juga ditopang dengan proses pelembagaan dan disertakan dalam kurikulum pendidikan. Selain itu, pengetahuan tentang instrumen HKI juga perlu disebarkan kepada masyarakat luas secara masif dengan bahasa sederhana yang dipahami oleh orang kebanyakan. Selain instrumen HKI, barangkali langkah yang perlu dikembangkan adalah mendorong terjadinya proses produksi dan penyebaran pengetahuan agar proses penciptaan dapat berkembang dengan baik.

Namun begitu, kami juga sepakat bahwa perlu ada upaya lain agar upaya penegakan HKI tidak membatasi akses terhadap informasi dan pengetahuan, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan peninggalan budaya, tradisi lokal dan keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, juga perlu dikembangkan upaya yang kritis dan hati-hati agar sumber pengetahuan yang ada tidak malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya sekedar mengeksploitasi sumber pengetahuan yang ada dan kemudian menciptakan berbagai bentuk ketidakadilan.

Upaya penegakan HKI dan Etika Penciptaan yang baik juga membutuhkan dukungan yang terkait dengan upaya penegakan hukum secara sungguh-sungguh. Dalam diskusi ini, kami sepakat bahwa masyarakat kebanyakan belum dapat memahami persoalan HKI dan Etika Penciptaan secara maksimal sehingga banyak yang mengambil jalan pintas dengan melakukan pembajakan dan pemalsuan. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan serta merugikan banyak pihak, serta sekaligus membuka peluang bagi praktik penipuan dan (lagi-lagi) korupsi.

Dalam diskusi ini, kami kemudian membincangkan contoh penggunaan instrumen HKI tambahan seperti lisensi Creative Commons. Selain itu, kami juga membicarakan upaya untuk memotivasi masyarakat luas agar menggunakan software secara legal dengan memperkenalkan penggunaan software Open Source. Selain untuk mengurangi penggunaan software bajakan, upaya ini juga dapat mendukung penggunaan software secara legal yang sekaligus mencerdaskan penggunanya.

Beberapa upaya di atas tentu perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh agar dapat membuahkan hasil yang baik bagi semua pihak. Perlu diingat bahwa saat ini dunia kreativitas di Indonesia dan termasuk Jawa Barat memiliki tantangan yang luar biasa mengingat kontrol dan pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum terasa masih sangat lemah. Tidak mengherankan bila kita masih sering menemui berbagai kasus penipuan, pemalsuan, serta pembajakan yang membuka peluang korupsi sehingga merugikan banyak pihak. Bukan hanya bagi para pencipta, tapi juga masyarakat pengguna secara luas.

Kyai Gede Utama, 21 April 2012

Advertisements